JURNALELITE.COM, KUALA TUNGKAL, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan tanggapan Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Senin (13/04/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Hamdani.
“Rapat paripurna hari ini merupakan lanjutan dari tahapan pembahasan LKPJ. Agenda ini penting sebagai bentuk sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mengevaluasi kinerja tahun anggaran 2025,” ujar Hamdani saat membuka sidang.
Paripurna ini menjadi bagian krusial dalam rangkaian pembahasan LKPJ, setelah sebelumnya Nota Pengantar LKPJ disampaikan pada 31 Maret 2026, dan dilanjutkan dengan penyampaian pemandangan umum fraksi pada 7 April 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tanjung Jabung Barat, Anwar Sadat, menyampaikan tanggapan atas berbagai pandangan, masukan, serta kritik konstruktif yang disampaikan oleh seluruh fraksi DPRD, yakni Fraksi PDI Perjuangan, PKB, Golkar, NasDem, Keadilan Pembangunan, Gerindra, dan PAN.
Bupati mengapresiasi seluruh fraksi atas kontribusi pemikiran yang dinilai sebagai bentuk kemitraan strategis antara legislatif dan eksekutif dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Seluruh pemandangan umum fraksi DPRD menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja serta pelayanan kepada masyarakat,” ujar Anwar Sadat.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah agar setiap program dan kebijakan yang dijalankan dapat berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, kolaborasi yang solid antara kedua lembaga menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, para Asisten dan Kepala Bagian Setda, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan instansi vertikal, pihak perbankan, BUMD, serta insan pers.
Dengan digelarnya rapat ini, proses pembahasan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025 terus berlanjut menuju tahap berikutnya, yang nantinya akan menghasilkan rekomendasi DPRD sebagai bahan perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan.
