Jurnalelite.com, BATANG HARI – Dihadapan para jurnalis dan OPD, Bupati Fadhil Arief menegaskan bahwa media memiliki hak untuk mengkritik pemerintah, sepanjang kritik tersebut bersifat membangun dan demi kemaslahatan masyarakat luas.
Fadhil menyampaikan bahwa hubungan antara pemerintah dan insan pers harus tetap terjalin dengan baik.
“Silakan kita tetap berkawan dan bersahabat. Kritik dan saran sangat kami butuhkan, sepanjang itu untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat banyak,” ujarnya, Rabu (25/02/2026).
Ia juga berpesan kepada para wartawan agar dalam menulis berita mampu menghadirkan narasi yang memantik semangat dan optimisme masyarakat.
“Silakan membuat narasi dan tulisan dalam berita. Namun bagaimana caranya agar berita itu bisa memantik semangat masyarakat dan membuat mereka menyukai apa yang kita tulis,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Fadhil turut mengingatkan para pejabat Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Batang Hari agar tidak alergi terhadap kritik dari rekan-rekan wartawan. Menurutnya, kritik merupakan bagian dari kontrol sosial yang penting dalam sistem pemerintahan yang baik.
Namun demikian, ia juga menilai bahwa penyampaian kritik melalui media massa terkadang kurang efektif jika tidak disertai komunikasi yang baik. Ia menyarankan agar persoalan tertentu bisa terlebih dahulu disampaikan melalui jalur internal atau organisasi terkait.
“Lebih baik kalau dikritik melalui internal atau organisasi, misalnya melalui KORPRI bagi pegawai, dan organisasi wartawan bagi yang wartawan. Jadi ada jembatan komunikasi yang baik,” jelasnya.
Dirinya mencontohkan semisal apabila ada kepala dinas yang dianggap melanggar aturan, misalnya dengan mencopot pelat nomor kendaraan dinas dan memasang plat lain, tentu media berhak mengkritik sebagai bentuk pengingat agar pejabat tidak bertindak sewenang-wenang. Namun, ia mengingatkan agar kritik tersebut tidak sampai menggiring opini yang berlebihan.
“Kadang niatnya baik, ingin mengingatkan. Tapi jika narasinya menggiring opini seolah-olah pejabat itu harus ditangkap polisi, itu menjadi tidak tepat. Akhirnya pejabat merasa dibenci, padahal tujuannya untuk perbaikan,” katanya.
Menurutnya, di sinilah pentingnya peran organisasi sebagai jembatan komunikasi agar kritik dapat disampaikan secara konstruktif tanpa menimbulkan kesalahpahaman.
Bupati juga berharap, sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers terus terjaga demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat.
