JURNALELITE.COM, JAKARTA,- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari Anita Yasmin, menghadiri Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023, pada Senin (08/07), di Jakarta Convention Center.
Acara ini dihadiri langsung oleh Presiden RI Ir Joko Widodo dan Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin, dan sejumlah pimpinan lembaga negara. Hadir pula sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, seluruh Kepala Daerah seperti Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta seluruh Ketua DPRD Se-Indonesia.
Penyampaian LHP LKPP dan IHPS II TA 2023 kali ini mengusung tema, “Menguatkan Pondasi Keuangan Negara Menuju Indonesia Emas 2045”.
Pada sambutannya Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada BPK RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara. Presiden juga menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah atas predikat WTP dalam Laporan Keuangan Pemerintah tahun ini.
“WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya, kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara, setiap tahun kita pasti diaudit, pasti diperiksa. Jadi sekali lagi kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik serta kewajiban mempertanggungjawabkan secara baik pula” katanya
Presiden Jokowi juga menyebutkan, dalam beberapa tahun ini dunia yang penuh gejolak geopolitik dan perang dagang semakin memanas, perubahan iklim yang semakin nyata, pertumbuhan ekonomi global yang melambat, bahkan krisis ekonomi melanda beberapa kawasan.
“Alhamdulillah, ini patut kita syukuri, ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil. Ekonomi kita tetap tumbuh di atas 5%,”Terangnya.
Presiden Jokowi menambahkan, untuk tumbuh lebih tinggi dan kompetitif dengan negara-negara lain, kita harus lincah, cepat, dan taktis, mampu memanfaatkan peluang sekecil apa pun.
“Oleh karena itu, perlu akuntabilitas dan fleksibilitas yang seimbang. Kita harus fokus pada hasil dan tidak terbelenggu pada proses, sehingga dapat dirasakan oleh rakyat,”Ujarnya.
Presiden Jokowi juga menjelaskan, walaupun kita mengetahui deregulasi dan debirokratisasi telah banyak dilakukan, namun masih banyak regulasi yang bertentangan, serta birokrasi yang rumit masih terjadi baik di pusat maupun daerah. Oleh karena itu, reformasi struktural harus terus dilaksanakan karena regulasi dan prosedur birokrasi masih menjadi momok dalam pemeriksaan.
“Saya berharap BPK dapat terus mendukung peralihan pemerintahan, dan menjaga pemerintahan berikutnya untuk tetap dapat akuntabel dalam mengelola anggaran sekaligus fleksibel yang berorientasi pada hasil,”Ucap Jokowi
Sementara itu, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Isma Yatun dalam sambutannya mengatakan, sebagai salah satu pilar utama dalam accountability chain BPK memiliki peran besar dalam menjaga dan memastikan keuangan negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dalam kesempatan ini, Ketua BPK menyerahkan LHP LKPP dan IHPS II TA 2023 secara langsung kepada Presiden.
